Hari senin yang lalu saya diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan tentang kewirausahaan kepada beberapa teman sejawat di Serang, Banten. Materi tersebut dianggap penting mengingat apotek sebagai tempat kita mengabdikan diri tidak terlepas dari aspek bisnis. Perubahan orientasi profesi apoteker dari produk ke asuhan kefarmasian tetap tidak boleh mengabaikan parameter parameter bisnis yang lazim agar kelangsungan hidup apotek tetap terpelihara.
Sebagai pembuka saya menyampaikan mengenai keikutsertaan Indonesia di SEARPharm Forum. Salah satu tujuan forum tersebut adalah memacu penerapan Good Pharmacy Practise. Implikasinya, apoteker harus selalu berada di apotek untuk memberikan asuhan kefarmasian kepada setiap pasien atau no pharmacist no service (tiada apoteker tiada pelayanan, TATAP).
Tetapi, seperti lazimnya, konsep TATAP menjadi polemik dalam sesi diskusi. Faktor dominan yang dikeluhkan para sejawat adalah rendahnya pendapatan. (Referensi lain tentang hal tersebut bisa juga dibaca disini). Mereka berkilah, bagaimana mungkin bisa menerapkan TATAP kalau pendapatan apoteker tidak lebih baik dari upah minimum regional? Sementara untuk meminta kenaikan juga tidak tega karena kondisi apotek tidak memungkinkan.
Sejawat, itulah dilema klasik yang selalu muncul tatkala kita membicarakan TATAP. Satu sisi kita menyadari tentang perlunya TATAP, sisi lain kita juga berpikir rasional bahwa kita perlu hidup layak. Dan nampaknya fenomena tersebut menjadi seperti fenomena ayam dan telur. Tidak mudah mencari ujung pangkalnya.
Saya berpendapat polemik ini harus segera diakhiri. Bila benar bahwa dari prespektif kita TATAP bisa dilaksanakan jika apoteker mendapatkan kompensasi yang layak sesuai tanggungjawab dan pengorbanannya maka perlu dibuat konsensus nasional tentang standar minimal pendapatan apoteker. ISFI harus merumuskan dan membahas dalam kongres nasional dan menjadikannya sebagai keputusan kongres.
Bahwa apabila akibat berlakunya konsensus tersebut ada pemilik sarana apotek yang tidak mampu mengikutinya maka tidak ada pilihan lain kecuali menutup atau merestrukturisasinya agar tetap layak beroperasi. Apoteker juga harus konsekuen mentaati konsensus tersebut dengan menerapkan TATAP dan siap menanggung resikonya bila lalai dalam menjalankannya. Dengan demikian maka akan ada seleksi alam bagi apoteker maupun apotek sehingga kualitas pelayanan apotek bisa dipertanggungjawabkan.
Possibly Related Posts:
- Bagaimana dengan Kurikulum Fakultas Farmasi yang lain ?
- Apoteker dan Praktek Kefarmasian
- Sudahkan Presepsi Kita Sama ?
- Akankah Obat Generik Semakin Menarik ?
- Menyasar Niche Market, Mengapa Tidak ?
Mohamad Dani Pratomo. Apoteker.
Setuju, Pak ! Tapi jangan berjuang untuk upah minimum regional. Nggak mampu untuk membayar uang sekolah anak saya yang masih SD, beli susu adik-adiknya yang balita, membayar tagihan bulanan PLN dan PDAM, iuran sampah RW, iuran sosial RT, cicilan kredit rumah tipe 36, cicilan sepeda motor “second” saya, uang berobat jika jatuh sakit, premi asuransi jiwa, dan tiket ke kebun binatang untuk rekreasi keluarga. Paring-paring…, Pak.
[...] sebagai variabel untuk menghitungnya ? Apakah jumlahnya sudah sebanding dengan tanggungjawabnya ? Apakah perlu dibuat standar secara nasional ? Siapa yang harus menentukan ? Dan seterusnya, dan seterusnya… Pertanyaan-pertanyaan diatas [...]