Pesimiskah saya ? Tidak juga, hanya realistis. Banyak pihak yang harus dilibatkan dalam mewujudkan ide “Apotek Pas” (kalau bisa cari istilah lain saja, tidak usah ikut-ikutan Pertamina), mulai dari pihak eksekutif di pemerintahan, badan legislatif, institusi pendidikan, sejawat kesehatan lain, organisasi profesi dan kesiapan masyarakat farmasi sendiri. Pelik betul, Pak !

Kalau ingin meniru Pertamina dalam mengelola SPBU, boleh-boleh saja, tetapi Apotek-Apotek di Indonesia dijadikan BUMN dulu, agar sama status badan hukumnya. Nah, kalau sudah jadi BUMN, maka semua dapat distandarisasikan dengan mudah (pelayanan standar, kinerja perusahaan standar, jam kerja standar, dan jangan lupa : gaji Apotekernya juga standar).

Saat ini, menemukan Apoteker yang “Pas” saja masih langka, karena kebutuhan primer si Apoteker untuk menjadi manusia sejahtera saja masih sulit. Kalau mau dipaksakan bisa juga, sih. Akan banyak korban, tentunya. Dan, siapa suruh jadi Apoteker Apotek ? Profesi yang mengambang, rapuh dan mudah diperdayai oleh orang lain (banyak yang bekerja sebagai “buruh” Apotek dengan gaji memalukan). Kekecualian kondisi bagi Apoteker yang bekerja di luar sektor perapotekan.

Saya setuju dengan pendapat sejawat lain yang mengatakan bahwa “Apotek Pas” akan lebih mudah- ulangi: lebih mudah-dilaksanakan apabila izin pendirian Apotek hanya diberikan kepada Apoteker yang bertindak sebagai APA dan PSA sekaligus. Mudah-mudahan ISFI sudi dan mampu memikirkan sekaligus memperjuangkan kesejahteraan para anggotanya yang bekerja di sektor perapotekan. (Nggak janji, deh….)

saya berpendapat seperti ini karena ada jaringan apotek yang pelayanannya bagus sekali, tp harganya sangat jauh dengan apotek konvensional yg “tdk ada apoteker” di tempat.

trims